BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

http://localhost/tapin2/uploads/BPSLogo.jpg

Kedudukan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah berwenang menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan. Disamping itu BPS mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjsama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai perangkat pusat yang ada di daerah berusaha melaksanakan Undang-undang tersebut melalui kegiatan perstatistikan yang diselenggarakan di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menyebarluaskannya dalam bentuk publikasi, baik secara rutin maupun insidentil.

Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik, terutama yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mengoptimalkan kontribusi responden dan apresiasi masyarakat terhadap statistik yang mendukung pembangunan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Disamping itu, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikuti penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik melalui berbagai kegiatan, baik yang berkaitan langsung dengan statistik yang merupakan program BPS Pusat ataupun kegiatan lain yang bersifat umum yang merupakan program daerah.

Tugas BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi vertikal BPS yang berada di daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik pada lingkup Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah dalam melaksanakan tugasnya BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPS Propinsi Kalimantan Selatan serta menyelenggarakan fungsi :

  • penyelenggaraan statistik dasar di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
  • koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
  • pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah daerah di bidang kegiatan statistik,
  • penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Kewenangan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 dalam menyelenggarakan fungsinya BPS Kota mempunyai kewenangan :

  • menyusun rencana kegiatan di bidang statistik pada cakupan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengacu kepada pedoman yang telah diberikan oleh BPS.
  • menyelenggarakan kegiatan statistik regional Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
  • melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.


Landasan Hukum

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

  • Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005.
  • Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.
  • Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 003 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, SubBagian dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah.